Makalah Sistem Pemerintah Indonesia Sebelum Amandemend

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui bahwa UUD 1945 lama menganut dualisme sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensil dan parlemen, hingga implementasinya dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia juga seperti itu. Dalam kurun tertentu sistem pemerintah presidensil yang diterapkan. Sedangkan dalam kurun waktu yang lain diterapkan pula sistem pemerintahan parlementer. Disamping itu ada pula gabungan diantara keduanya. Keadaan demikian ditopang oleh keadaan dan perkembangan hidup masyarakat. Untuk melihat implementasi sistem pemerintahan pada UUD 1945 lama dalam ketatanegaraan Indonesia, penulis membandingkan kedalam dua periode yaitu : Periode pertama, semenjak diterapkannya UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar negara sampai dengan diakui atau dipulihkannya kedaulatan negara Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Periode kedua semenjak kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai diamandemennya UUD 1945 pada tahun 1999.[1]

B.   Rumusan Masalah

Dari relita yang ada maka dapat kami tarik permasalahan yang akan dikupas dalam resum di bawah ini :

a.       Bagaimanakah Sistem Pemerintah Indonesia sebelum Amandemen ?

b.      Mengetahui pelaksanaan Sistem Pemerintah Indonesia berdasarkan UUD 1945 ?

c.       Mengetahui penerapan Sistem Pemerintah Indonesia pada masa KRIS 1949 ?

d.      Mengetahui penerapan Sistem Pemerintah Indonesia pada masa UUDS 1950 ?

e.       Mengetahui bagaimana kembalinya UUD 1945 setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ?

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Sistem Pemerintah Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945

a.      Sistem Presidensil

Secara umum sistem pemerintah negara Indonesia menganut “sistem presidensiil” dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam Penjelasan UUD 1945. Di dalam penjelasan itu dikenal tujuh buah kunci pokok ;[2]

a.       Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum.

b.      Sistem Konstitusional.

c.       Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan MPR.

d.      Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis.

e.       Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

f.       Menteri Negara ialah pembantu presiden; menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

g.      Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

b.      Kekuasaan DPR adalah kuat

Dewan ini tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Kecuali itu anggota anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota MPR, oleh karena itu DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan tindakan presiden dan jika dewan menganggap bahwa presiden sungguh sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau MPR, maka majelis itu dapat diundang persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungjawaban kepada Presiden.[3]

c.       Menteri Menteri Negara Bukan Pegawai Tinggi Biasa

Sebagai pemimpin departemen, Menteri mengetahui seluk beluk hal hal yang mengenai lingkungan pekerjaanya. Berhubungan dengan itu menteri mempunyai pengaruh besar terhadap presiden menentukan politik negara yang mengenai departemennya. Memang yang dimaksud adalah, para menteri itu pemimpin pemimpin negara. Untuk menetapkan politik pemerintahan dan koordinasi dalam pemerintahan negara para menteri bekerja bersama satu sama lain seerat eratnya di bawah pimpinan presiden.[4]

2.      Pelaksanaan Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Dasar 1945 dalam gerak pelaksanaannya juga mengalami pasang surut, pasang naik dan timbul tenggelam. Pasang naik dan pasang surut itu bisa digambarkan bahwa pada suatu saat Undang Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku, tapi pada saat lain dinyatakan tidak berlaku lagi, atau bisa juga, Undang Undang Dasar 1945 itu dinyatakan berlaku secara resmi tapi dalam praktek pelaksanaannya terjadi penyimpangan penyimpangan atau ditingglkannya asas asas yang terkandung di dalamnya.[5]

 Pasang naik surut dan timbul tenggelam ini sangatlah mempengaruhi demokrasi di negara kita. Secara garis besar gerak pelaksanaan Undang Undang Dasar 1945 di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua kurun waktu :[6]

a.       Kurun waktu antara tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1948.

b.      Kurun waktu antara tanggal 5 juli 1959 sampai sekarang. Kurun waktu keduai ini dibagi lagi pada dua sub kurun waktu, yakni :

1)      Masa 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966

2)      Masa 11 Maret 1966 sampai sekarang

Dalam kurun waktu itu berlaku dua macam Undang Undang Dasar sebagai pengganti Undang Undang Dasar 1945, masing masing berlaku pada kurun waktu yang berbeda, ialah :[7]

a.       Tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 Negara kesatuan Republik Indonesia berubah bentuk menjadi Negara Serikat, sehingga Indonesia dipecah pecah menjadi beberapa negara bagian. Undang Undang dasar yang berlaku sebagai Undang Undang Dasar Negara Republik Serikat adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS 1949 sedangkan Undang Undang Dasar 1945 hanya berlaku di negara bagian RI di Yogyakarta.

b.      Tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959 diberlakukan Undang Undang Dasar sementara tahun 1950. Perubahan itu adalah akibat logis dari perubahan bentuk negara Serikat menjadi Negara Kesatuan.

3.      Undang Undang Dasar 1945 Menganut Sistem Presidental (Semu)

Bahwa secara konstitusional Negara Republik Indonesia menganut sistem Presidensil yang berarti bahwa pemegang kendali dan penanggung jawab jalanya pemerintahan negara adalah Presiden sedangkan para Menteri hanyalah sebagai pembantu Presiden, hal itu tertuang dengan tegas di dalam Batang Tubuh dan Penjelasan Undang Undang Dasar 1945.[8]

Adapun penegasan yersebut adalah sebagai berikut :[9]

a.       Pasal 4 ayat (1) berbunyi : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang Undang Dasar”.

b.      Pasal 17 ayat (1) berbunyi : “ Presiden dibantu oleh Menteri menteri negara”, sedangkan pada ayat (2) berbunyi : “Menteri menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.

c.       Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 bagian umum tentang sistem pemerintahan negara yang seluruhnya memuat tujuh pola pikiran, dua diantaranya berbunyi sebagai berikut :

1)      Dalam pokok pikiran keempat dinyatakan bahwa Presiden ialah menyelenggarakan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden.

2)      Dalam pokok pikiran keenam disebutkan bahwa Menteri negara ialah pembantu Presiden.

Alasan sistem Pemerintahan Indonesia pada masa ini menganut sistem Pemerintahan Semu, alasannya ialah karena dalam sistem pemerintahan di Indonesia meskipun Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan DPD tidak dapat menjatuhkan Presiden tetapi Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Karena Presiden bertanggung jawab kepada MPR, maka sebenarnya Presiden secara tidak langsung, bertanggung jawab pula kepada DPR yang merupakan anggota MPR itu.[10]

Secara konstitusional negara Indonesia menganut sistem pemerintahan Kuasi Presidensil. Namun dalam kurun waktu pertama berlakunya Undang Undang Dasar 1945 tercatat bahwa dalam hal sistem pemerintahan negara telah terjadi perubahan di dalam praktek dari Kuasi Presidensil menjadi perlementer.[11]

Kabinet pertama dengan sistem Kuasi Presidensil sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar 1945 di bentuk pada tanggal 2 September 1945. Tetapi baru dua bulan kabinet terbentuk terjadilah perubahan sistem ketatanegaraan dalam praktek, terutama mengenai pasal IV aturan peralihan Undang Undang Dasar 1945, hal ini terjadi dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1945. Inti maklumat tersebut adalah penyerahan kekuasaan Legislatif kepada Komite Nasional Pusat sebelum DPR dan MPR dibentuk berdasarkan UUD yang berlaku. Perlu ditegaskan kembali bahwa perubahan sistem ketatanegaraan tersebut adalah tidak dengan melakukan perubahan terhadap UUD.[12]

Dapat disimpulkan bahwa pada bulan November 1945 walaupun secara resmi UUD 1945 telah mengatur tentang sistem pemerintahan negara namun terjadi perubahan dalam praktek, yakni :[13]

a.       KNP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menentukan GBHN.

b.      Perubahan sistem kabinet dari Kuasi Presiden menjadi Sistem Perlementer.

4.      Sistem Parlementer dalam Konstitusi RIS

Pada tanggal 16 Juli 1946 mulailah dibuka komperensi Malino yang berlangsung hingga tanggal 25 Juli 1946. Dari kpmperensi ini disusul oleh komperensi Pangkalpinang yang berlangsung dari tanggal 1 Oktober 1946 khusus untuk mendengarkan pendapat golongan “minoritas” alam wilayah yang dikuasai Belanda. Kemudian diikuti lagi oleh Komperensi Denpasar yang berlangsung dari tanggal 7 Desember 1946. Konperensi ini melahirkan negara yang pertama ialah NIT.[14]

Sejalan dengan sistem ketatanegaraan RI yang berjalan sebelum itu berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 maka UUD Negara RIS yang dikenal dengan Konstitusi RIS mempergunakan sistem pertanggung jawaban Menteri atau sistem Parlementer. Tentang pemakaian pemakaian sistem Parlementer  menurut KRIS itu dapat dapat dikemukakan pasal pasal yang berhubungan dengan pemerintahan negara ialah pasal 1 ayat (2) KRIS yang berbunyi : “kekuasaan berkedaulatan berkedaulatan di dalam negara Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama sama dengan DPR dan senat.[15]

Sistem parlementer dianut dalam ketatanegaraan RI menurut konstitusi adalah dalam dua masa yakni, dengan berlakunya konstitusi yang berbeda, yaitu Konstitusi RIS 1949 dan UUDS tahun 1950. Namu terdapat perbedaan antara keduanya, yaitu dalam hal kekuatan parlemen untuk menjatuhkan pemerintah. Kalau menurut Konstitusi RIS pemerintah tak dapat dijatuhkan oleh parlemen dan parlemen tak dapat dibubarkan oleh Presiden, tetapi sebaliknya menurut UUDS 1950 pemerintah dapat jatuh oleh karena kebijaksanaanya tidak didukung oleh parlemen, sedangkan Presiden tidak berhak membubarkan parlemen.[16]

5.      Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950 : Parlementer

Negara Federal RIS ternyata sangat tidak sesuai dengan cita cita perjuangan rakyat Indonesia, sebab ternyata rakyat Indonesia menghendaki seluruh wilayah Republik Indonesia berbentuk “Negara Kesatuan”.[17]

Pada tanggal 19 Mei 1950 ketiga negara tersebut melalui satu musyawarah mengeluarkan piagam persetujuan yang berisi, bahwa dalam waktu sesingkat singkatnya ketiga negara akan bersama sama melaksanakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai jelmaan dari Negara Republik Indonesia berdasarkan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 dan untuk itu akan diberlakukan UUDS sebagai pengganti sementara KRIS.[18]

Bahwa sistem pemerintahan yang dianut UUDS 1950 adalah kabinet Parlementer atau pertanggung jawaban Kabinet kepada parlemen, sedangkan Presiden hanyalah merupakan Kepala Negara, bukan Kepala Pemerintahan.[19]

Kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen, yang bilamana parlemen mengangggap cukup alasan bahwa satu atau beberapa kebijaksanaan pemerintah tidak dapat diterima atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.[20] Dan adanya badan Konstituante yang bertugas merancang UU yang akan berlaku Parlemen.

6.      Undang Undang Dasar 1945 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Konstituante tak berhasil menapai rumusan tentang UUD yang dapat dijadikan pengganti dari UUDS 1950. Karena kemacetan kerja Konstituante, maka pada tanggal 22 April 1959 Presiden menyampaikan amanat kepada Konstituante untuk kembali kepada UUD 1945. Maka terjadilah perdebatan oleh Konstitusi antara pemerintah dengan Konstitusi saling mengadakan tanya jawab tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan yang Presiden harapkan. Maka mulailah setiap partai mempertajam polarisasinya dengan mengelompokkan diri antara Islam dan Non Islam.

Karena keadaan genting tersebutlah maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisi : “Pembubaran Konstituante”, “Penetapan berlakunya kembali Undang Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang Undang Dasar Sementara 1950”, “Rencana pembentukan MPRS seta DPAS dalam waktu yang sesingkat singkatnya”.[21]

sebelum keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu tepatnya pada tanggal 19 Februari 1959 pemerintah telah mengeluarkan keputusan tentang pelaksanaan “demokrasi terpimpin” yang sebenarnya dikeluarkan sebagai persiapan untuk kembali ke Undang Undang Dasar 1945. Dengan sistem parlementer yang dipraktekan di bawah UUDS 1950 stabilitas pemerintah dan politik hampir tak pernah terpelihara. Oposisi di DPR yang senantiasa berusaha menggulingkan pemerintah sudah tidak cocok lagi dengan suasana kepribadian bangsa Indonesia, karenanya menurut Soekarno demokrasi parlementer tersebut harus diganti dengan demokrasi konsepsi yaitu demokrasi terpimpin, demokrasi gotong royong, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

Jadi isi dari faham demokrasi terpimpin adalah menyangkut soal pengambilan kepurusan dalam setiap musyawarah lembaga lembaga negara yang pada pokoknya berintikan musyawarah untuk mufakat tetapi bilamana hal itu tidak bisa dicapai maka peluang bagi pimpinan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendaknya sendiri sangat dimungkinkan.[22]

Jadi pada dasarnya, baik demokrasi terpimpin maupun demokrasi Pancasila bertujuan mencapai mufakat bulat dalam setiap musyawarah. Tetapi dalam demokrasi Pancasila pimpinan tidak diberi hak untuk menentukan keputusan berdasarkan kemauannya.[23]

Masa demokrasi parlementer berdasarkan UUDS 1950 berubah total; kalau pada masa demokrasi parlemen pemerintah jatuh bangun karena parlemen, maka dalam demokrasi terpimpin justru parlemen berada dibawah kekuasaan Presiden, terbukti parlemen ini sampai pernah dibubarkan oleh Presiden berdasarkan penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1960 karena terjadi perselisihan paham antara DPR-GR dengan Presiden dalam masalah anggaran belanja.[24]

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Pada mulanya Sistem Pemerintah Indonesia sebelum amandemen adalah Presidensil, walaupun ada yang berpendapat bahwasanya Sistem Pemerintah Indonesia pada waktu itu adalah Semi Presidensil, namun menurut fakta sejarah yang bertahan lama dalam Sistem Pemerintah Indonesia adalah Parlementer. Banyak dari mereka mengira bahwa pemerintah Indonesia ada pada era kegelapan dikarenakan kekuasaan eksekutif MPR sebagai pemegang kedaulatan dapat memberhentikan kekuasaan legislatif atau Presiden walaupun masih dalam masa jabatan dan terkena kasus pelanggaran terhadap GBHN dan juga Pemerintah menggunakan kekuasaan secara sewenang wenang, namun berkat tindakan berani dari Presiden Soekarno dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang secara tidak langsung berlakunya kembali sistem Pemerintah Presidensil. Setelah melihat kebelakang mengenai era Reformasi sebelum amandemen diharapkan dapat menjadi langkah Progresif bagi kemajuan dan percepatan perkembangan Reformasi di era sekarang ini dengan adanya perubahan perubahan terhadap amandemen.

Daftar Pustaka

Kansil, C.S.T. 1983. Hukum Tata Pemerintah Indonesia. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Mahmuzah. 2010. Sistem Pemerintahan Indonesia. Bandung : Nusa Media.

Tutik, Titik T. 2010. Konstuksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta : Kencana Praneda

MD, Mahfud. 1993. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta : UII Press. Cet. 1.

---

[1] Mahmuzah, Sistem Pemerintahan Indonesia, Cet. 1, (Bandung : Nusa Media, 2010), hlm. 87

[2] Titik Triwulan Tutik, Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta : Kencana Praneda, 2010), hlm. 158

[3]Ibid. hlm. 163

[4] Ibid. hlm. 163

[5] Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, cet. 1, (Yogyakarta : UII Press, 1993), hlm. 101

[6] Ibid. hlm, 101

[7]Ibid., hlm. 102

[8]Ibid., hlm. 103

[9]Ibid. hlm. 104

[10] Ibid. hlm. 104

[11]Ibid. hlm. 105

[12] Ibid. hlm. 105

[13]Ibid., hlm. 106

[14] C.S.T. Kansil, Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983

[15] Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia,hlm. 106

[16]Ibid., hlm. 108

[17]Ibid. hlm. 109

[18] Ibid. hlm. 109

[19]Ibid. hlm. 110

[20] Ibid. hlm.110

[21]Ibid., hlm. 112

[22] Ibid. hlm. 113

[23] Ibid. hlm. 113

[24]Ibid., hlm. 114

Artikel Terkait

Makalah Sistem Pemerintah Indonesia Sebelum Amandemend

4/ 5

Oleh Unknown

Unknown 00:39 1 Komentar