Hak Hak Kebendaan dalam KUHP dan UUPA

Hak-hak Kebendaan

Menurut Prof. Subekti, hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Ilmu hukum dan perundang-undangan telah lama membagi segala hak-hak manusia atas hak-hak kebendaan dan hak-hak perseorangan. Suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan atas suatu benda, sedangkan suatu hak perseorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan suatu hak perseorangan hanyalah dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu saja atau terhadap sesuatu pihak.[1]

Sedangkan menurut Prof. Soedewi MS, hak kebendaan adalah hak mutlak atas sesuatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Jadi hak kebendaan itu adalah hak mutlak (hak absolute) sebagai lawan dari hak nisbi atau hak relatif.[2] Hak mutlak adalah hak memiliki suatu benda-benda tertentu, misal hak atas benda bergerak dan tidak bergerak. Sedangkan hak relatif adalah hak untuk menuntut adanya suatu hak yang timbul karena adanya suatu hubungan hukum, misalnya utang piutang, sewa-menyewa, atau pinjam-meminjam.

Klasifikasi Hak-hak Kebendaan

Telah dijelaskan di muka bahwa setelah berlakunya UUPA, maka ketentuan dalam Buku II KUHPerdata sepanjang mengenai hak-hak yang berkenaan dengan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya menjadi tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik. Sehingga dalam kita membicarakan macam-macam hak-hak kebendaan dalam Buku II KUHPerdata harus mengingat berlakunya UUPA, dan harus mengetahui mana hak-hak kebendaan yang masih ada dan mana hak kebendaan yang sudah dicabut berlakunya.[3]

Dengan demikian, hak-hak kebendaan yang diatur dalam Buku II KUHPerdata (yang sudah disesuaikan dengan berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960) dapat dibedakan atas dua macam :[4]

1.      Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan (zakelijk genotsrecht). Hak ini meliputi :

a.       Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya sendiri, misalnya : hak eigendom, dan hak bezit.

b.      Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda orang lain, misalnya : hak postal, hak erfpacht, hak memungut hasil, hak pakai, dan hak mendiami.

2.      Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan (zakelijk zakerheidsrecht). Misalnya: hak gadai (pand) dan hipotik. Di samping itu ada pula hak-hak yang diatur dalam Buku II KUHPerdata, tetapi bukan merupakan hak kebendaan, yaitu privilege, dan hak retentie. Namun hak-hak ini dapat digolongkan dalam hak kebendaan.

Hak kebendaan yang ada dalam KUHPerdata adalah :

1.      Hak Bezit

Kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. (Pasal 529 KUHPerdata)

2.      Hak Eigendom (Hak Milik)

Hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain (Pasal 570 KUHPerdata)

3.      Hak Servituut (Hak Pengabdian Pekarangan)

Suatu beban yang diberikan kepada pekarangan milik orang yang satu, untuk digunakan bagi dan demi kemanfaatan pekarangan milik orang yang lain (Pasal 674 KUHPerdata)

4.      Hak Opstal

Hak untuk memiliki bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atas tanahnya orang lain. Hak ini juga disebut dengan hak numpang karang, yaitu suatu hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan-bangunan, dan penanaman diatas pekarangan orang lain. Sehingga hak postal dapat disimpulkan sebagai hak untuk memiliki bangunan-bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain. (Pasal 711 KUHPerdata)

5.      Hak Erfpacht

Suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban akan membayar ganti rugi upeti tahunan kepada si pemilik sebagai pengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang, baik berupa hasil atau pendapatan.(Pasal 720 ayat (1))

Dapat juga diartikan sebagai Suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan seluas-luasnya untuk waktu yang lama dari sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau penghasilan tiap-tiap tahun, yang dinamakan “pacht”. (Pasal 720)

6.      Hak Pakai Hasil

Suatu hak kebendaan, dengan mana seorang diperbolehkan menarik segala hasil dari sesuatu kebendaan milik orang lain, seolah-olah dia sendiri pemilik kebendaan itu, dengan kewajiban memeliharanya sebaik-baiknya. (Pasal 756)

7.      Hak Gadai

Suatu hak kebendaan yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya. (Pasal 1150)

8.      Hak Hipotik

Suatu hak kebendaan atas benda-bendatak bergerak, untuk mengambil pengantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. (Pasal 1162)

9.      Hak Privilege

Banyak yang tidak setuju ini diatur karena hanya hak untuk mendahulukan.

10.  Hak Reklame

Hak yang diberikan kepada si penjual untuk meminta kembali barangnya yang telah diterima oleh si pembeli setelah pembeli membayar tunai. (Pasal 1145-1146)

Hak kebendaan menurut Undang-undang Pokok Agraria :

1.      Hak Milik

Hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat semua hak atas tanah mempunyai fungsi social (Pasal 20 UUPA)

2.      Hak Guna Usaha

Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. (Pasal 28)

3.      Hak Guna Bangunan

Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun (Pasal 35)

4.      Hak Pakai

Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang member wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan uu ini. (Pasal 41)

5.      Hak Sewa

Hak seseorang atau suatu badan hukum mempergunakan tanah milik orang lain atau keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa. (Pasal 44)

---

[1] Prof. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa, hlm. 62

[2] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata :Hukum Benda,  Yogyakarta, Liberty, hlm. 24

[3] Sri Soedewi MS, Hukum benda, Yogyakarta, Liberty, hlm. 28

[4] Sri Soedewi MS, Hukum benda, Yogyakarta, Liberty, hlm. 28

Artikel Terkait

Hak Hak Kebendaan dalam KUHP dan UUPA

4/ 5

Oleh Unknown

Unknown 23:38 1 Komentar